Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan
Jalan Jend. A. Yani No. 17 Kandangan
0517-21833
blog-img
23/02/2020

APIP Masuk Desa: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui VFM Auditing

Inspektorat | Desa

Tidak seperti masa lalu, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadikan desa sebagai subyek pembangunan maka desa memperoleh berbagai macam peluang yang lebih banyak untuk memajukan desa. Di sisi lain tantangan yang dihadapi pemerintah desa pada saat ini menjadi lebih besar. Sebagai konsekuensi dari dana yang diterima, maka perangkat desa berkewajiban untuk mengelola dana tersebut secara efisien, efektif dan akuntabel.

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 itu sendiri disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

  1. Perencanaan keuangan desa.
  2. Pelaksanaan keuangan desa.
  3. Penatausahaan keuangan desa.
  4. Pelaporan keuangan desa.
  5. Pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada dasarnya, keuangan desa harus dapat dikelola secara tertib anggaran, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.Tujuan pengelolaan keuangan desa dengan baik adalah untuk meningkatkan value desa. Apabila value desa bertambah, maka visi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” sebagaimana yang terdapat dalam Nawacita akan dapat terwujud dengan baik.

Dalam kenyataannya masih banyak desa yang belum siap menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, terutama yang berhubungan dengan implementasi prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa inilah maka peranan APIP sebagai institusi pengawasan di bidang keuangan menjadi krusial.

PEMBAHASAN

Kurniawan (2012) menjelaskan bahwa definisi akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk memperoleh keterangan akan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, dalam konteks instansi pemerintah, akuntabilitas publik mengandung makna kewajiban lembaga-lembaga negara untuk mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah dicapai (keuangan dan non keuangan) dari pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dipercayakan kepada instansi tersebut kepada para stakeholders yang berkepentingan seperti masyarakat dan lembaga-lembaga legislatif.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Indra Bastian, 2006).   Dalam praktek konsep akuntabilitas di desa, sesuai dengan teori keagenan, maka pemerintah sebagai principal menyerahkan dana kepada desa sebagai agen. Sebagai agen, maka pemerintah desa harus melaksanakan pengelolaan dana yang diserahkan kepada desa dengan baik dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada pemerintah.

Akuntabilitas dalam organisasi sektor publik ditunjukkan melalui kemampuan organisasi dalam menggunakan dana yang diterimanya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas itu sendiri terdiri atas berbagai macam jenis, namun dua konsep akuntabilitas yang penting adalah:

  1. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban penggunaan dana yang diserahkan kepada organisasi tertentu dengan efisien dan ekonomis.
  2. Akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban kinerja dan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, kinerja kegiatan harus mampu mencapai tujuan yang dikehendaki.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata kunci dari konsep akuntabilitas keuangan desa adalah bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, konsep akuntabilitas di desa menjadi hal yang sulit diterapkan karena perangkat desa belum terbiasa dengan konsep akuntabilitas dan belum memahami pentingnya mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakannya dengan baik.

Selama ini perangkat desa belum melaksanakan pengelolaan keuangan di desa dengan baik. Situasi ini ditunjukkan denganbanyak transaksi yang terjadi di desa yang belum didukung oleh buku administrasi sertabukti-bukti pendukung dengan lengkap sehingga sulit diketahui apakah dana yang dimiliki desa memang benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa atau tidak. Selain itu mekanisme pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang terjadi di desa belum mempertimbangkan aspek efisiensi dan kehematan serta banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Bagikan Ke:

D

Desa Tibung
06 Mar 2020 00:33

Apakah pengertian APIP dan siapa APIP itu?


I

Inspektorat
06 Mar 2020 00:35

APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/ Unit Pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ Unit pengawasan intern pada kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

t

tes
03 Aug 2020 15:04

tes


Populer